Sumenep, Gilas.id – Tak kunjung terisinya kursi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep dapat merobohkan integritas pemerintahan Era Fauzi – Imam. Kekosongan posisi jabatan strategis di Pemerintah daerah yang hanya dijabat Pj Sekda itu jadi barometer pemerintahan yang hebat dan bermartabat.
Lambannya pengisian seleksi calon Sekretaris Daerah ini pun membuat kalangan DPRD Kabupaten Sumenep geram. Terbukti, Komisi I DPRD Sumenep sudah dua kali memanggil Sekdakab Sumenep Syahwan Effendi untuk dimintai klarifikasinya.
“Sudah kali Sekdakab Sumenep Pak Syahwan Effendi mengkir dari panggilan Komisi I DPRD Sumenep. Padahal pihaknya butuh kejelasan terkait tak kunjung terisinya posisi jabatan strategis sekda ini, ini ada apa?” tanya Hairul Anwar, anggota Komisi I DPRD Sumenep ini.
Menurutnya kekecewan Komisi I atas ketidakhadiran Sekda dalam forum atau rapat yang digelar Komisi makin membuat suasana pemerintahan tidak kondusif. Bahkan jika ketidakhadiran Pj Sekda ini disengaja bisa saja dianggap ‘contempt of parlemen”
“Kita kan bukan aparat penegak hukum, tidak mungkinlah jemput paksa. Tapi yang jelas kita akan datangi Pj Sekda Syahwan ini. Karena ini bagian dari fungsi dewan dalam hal pengawasan kepada penyelengaran pemerintahan daerah,” ujar Hairul.
Sebab, menurut politisi PAN Sumenep ini, semua penyelenggara pemerintahan yang menggunakan APBD itu wajib dan patut diawasi. “Jadi semua pejabat yang menggunakan uang rakyat, patut diawasi Ini uang rakyat Boss,” kelakarnya.
Sementara itu Pj Sekdakab Sumenep Syahwan Effendi mengaku dirinya tidak bisa hadir dikarenakan bertepatan dengan rapat konsolidasi internal.
“Jadi bapak bupati sudah kirim surat tanggal 9 ke ketua DPRD terkait ketidakhadiran kami, karena bertepatan dengan rapat konsolidasi internal yakni evaluasi kinerja tahun 2025 dan persiapan kegiatan tahun 2026,” ujarnya (Dan)
