Sumenep, Gilas.id – Dua kali Pj Sekda Sumenep Syahwan Effendy mangkir saat hendak ditemui kalangan aktivis yang mengatasnamakan Forum Aliansi Sumenep Bangkit (ASB). Itu setelah pada audiensi sebelumnya gerakan Forum Circle Perubahan Sumenep (CIPRUS) juga gagal temui Pj Sekda.
Meski gagal temui Pj Sekda, Forum Aliansi Sumenep Bangkit tetap mendatangi Kantor Bupati Sumenep. Mereka ingin menggugat proses pelaksanaan seleksi terbuka Sekda Sumenep yang dinilai kurang transparan. Sebab dianggap tidak mencerminkan prinsip ‘Good Governance dan Clean Governmant’. Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurutnya, pelaksanaan demokrasi yang berkualitas itu ditandai dengan asas transparansi dan akuntabel. Jika lelang sekda transparan, kenapa anggaran yang ditaksasi menggunakan dana APBD Sumenep tidak dibuka ke publik. Masyarakat juga berhak tahu sebagai bentuk demokrasi partisipatoris.
Kata Edy, terus terang, Bupati lagi mencari sosok Sekda yang mumpuni. Janji politik yang dkejawantahkan lewat visi, misi dan peogram kerja bupati, harus bisa teralisasi dengan ooptimal. Integritas Bupati dipertaruhkan dalam pengangkatan Sekda Difinitif nantinya.
“Jika salah ngambil sekda, rakyat yang bakal jadi korbannya. Karena mesin birokrasi itu nahkodanya adalah Sekda. Jika sekda gagal menterjemahkan dan mengeksekusi kebijakan bupati, pelayanan publik dan pembangunan bakal mandul,” ujarnya.
Jika, kata Edy, ploting anggaran untuk pengisian jabatan sekda ini harus menelan dana besar. Itu tidak masalah asalkan uang yang dikeluarkan sesuai dengan yang dihasilkan. Faktanya kan, ada kejanggalan. Seperti mundur Arif dari calon sekda tanpa alasan jelas, lalu Eri yang tidak lolos atau Tidak Memenuhi Syarat (Status TMS) seleksi akhir juga tak ada penjelasan terkait TMS nya.
Kekecewaan publik yang terwakili oleh aktivis yang tergabung dalam ABS terkait dengan nilai hasil akhir asesmen itu. Harusnya data skoring nilai kandidat gang lolos 3 besar Sekda itu dipublis. Nyatanya, sampai Pansel Sekda merekomendasikan 3 kandidat sekda itu, nilai hasil asesmen tak dibuka ke publik.
“Jangan main-main, kami mempertaruhkan masa depan Sumenep di tangan Sekda, selain Bupati dan Wabup Sunenep. Karena program pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial, realisasinya menjadi urusan sekda. Jika prosesnya kurang transparan khawatir akan berimbas pada kualitas sekda pilihan nantinya.
Pj Sekda yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep Didik Wahyudi beralibi jika pihaknya sebagai penerima mandatori sekda tidak berani masuk ke materi persoalan. Kebetulan Pj Sekda lagi ada acara ke luar kota.
“Saya hanya menerima mandat untuk menemui teman-teman yang ingjn audiensi. Soal materi yang dibahas, akan saya sampaikan ke Bapak Pj Sekda Shaywan. Saya tak punya kewenangan untuk itu. Intinya akan saya teruskan problematika dan aspirasi teman-teman, pungkasnya. (dan)
