Sumenep, Gilas.id – Pernyataan Kepala SPPG Saronggi, Rudi Santoso, yang menyebut bahwa pelaksanaan distribusi Menu Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) menuai sorotan tajam dari para wali murid. Di balik klaim tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ketidakpuasan serius dari penerima manfaat, khususnya siswa sekolah dasar hingga madrasah tsanawiyah.
Sejumlah wali murid dari berbagai sekolah di wilayah Saronggi bagian timur mengungkapkan bahwa menu MBG kerap tidak disukai siswa dan berakhir dibuang, baik di sekolah maupun dibawa pulang tanpa dikonsumsi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana letak keberhasilan SOP jika makanan yang disediakan justru tidak dimakan?.
“Anak-anak tidak mau makan, katanya tidak enak. Nasi dan lauk sering tersisa lalu dibuang,” ungkap wali murid berinisial AL saat diwawancarai, Senin (26/1/2026).
Menu yang dipersoalkan diduga merupakan menu porsi kecil yang diberikan kepada siswa kelas 1 SD hingga kelas 3 MTS, dengan variasi yang dinilai minim serta kurang memperhatikan selera dan kebutuhan gizi anak.
Bahkan, pada hari tertentu, menu yang disediakan hanya berupa buah, roti, dan susu, yang menurut wali murid tidak mengenyangkan dan tidak sebanding dengan aktivitas belajar siswa.
Ironisnya, beberapa wali murid menyebut bahwa anak-anak justru lebih memilih bekal dari rumah karena makanan sekolah dianggap tidak layak konsumsi. Fakta ini berbanding terbalik dengan klaim SPPG Saronggi yang menyatakan pelaksanaan MBG telah sesuai prosedur.
“Kalau memang sesuai SOP, kenapa anak-anak tidak mau makan? SOP untuk siapa?” ujarnya.
Program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa kini justru dipertanyakan efektivitasnya. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari kelengkapan administrasi atau klaim pelaksana, melainkan dari penerimaan dan manfaat nyata bagi siswa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak SPPG Saronggi terkait klaim wali murid mengenai makanan yang dibuang, maupun evaluasi terbuka terhadap kualitas dan variasi menu yang disajikan.
Publik kini menunggu, apakah SPPG Saronggi berani membuka ruang evaluasi dan mendengar suara wali murid, atau tetap bertahan di balik klaim “sesuai SOP” sementara realitas di lapangan berkata sebaliknya. (dan)
