Sumenep, Gilas.id-Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Rubaru menuai sorotan tajam. Sejumlah wali murid menilai pelaksanaannya tidak sejalan dengan Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 .
Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa Program MBG wajib:
– Memenuhi kecukupan gizi peserta didik sesuai usia,
– Menjamin keamanan pangan dan higiene sanitasi,
– Menyediakan menu seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, dan buah,
– Serta memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menolak makanan yang tidak layak konsumsi.
Pedoman juga secara eksplisit mengatur bahwa makanan yang tidak layak konsumsi, tidak higienis, atau tidak sesuai kebutuhan gizi wajib ditolak dan dilaporkan, sebagaimana tertuang dalam Bab IV tentang Prosedur Penanganan Makanan Tidak Layak Konsumsi.
Namun pada praktiknya, kondisi di lapangan justru memicu kekecewaan. Seorang wali murid bernama Imam Mustain R menyatakan kecewa terhadap kinerja SPPG Rubaru di bawah Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, yang dinilai lalai memperhatikan standar gizi anak dalam penyediaan menu MBG.
Menurut Imam, menu yang diterima anak-anak tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang sebagaimana diatur dalam pedoman resmi, bahkan dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan tumbuh kembang siswa.
“Program ini seharusnya membantu pemenuhan gizi anak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kalau menunya tidak sesuai standar gizi, itu jelas menyimpang dari pedoman,” tegas Imam.
Ia mengimbau seluruh wali murid agar aktif mengawasi makanan MBG yang diterima anak-anak mereka. Jika ditemukan menu yang tidak layak, tidak higienis, atau berpotensi mengancam gizi anak, para wali murid diminta segera melapor kepada pihak guru dan tidak takut menyuarakan keberatan.
Imam juga menegaskan bahwa para guru memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak tegas. Dalam pedoman MBG, guru dan pihak sekolah memiliki peran melakukan uji organoleptik (warna, bau, rasa) serta menolak makanan yang tidak memenuhi standar tanpa takut tekanan dari pihak penyedia.
“Guru jangan takut intimidasi. Kalau makanan tidak layak konsumsi dan tidak sesuai kebutuhan gizi siswa, tolak. Pedomannya jelas,” ujarnya.
Lebih jauh, Imam mendesak Koordinator Wilayah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi total terhadap SPPG Rubaru. Ia bahkan mengusulkan agar operasional SPPG tersebut dihentikan sementara sampai dilakukan pembenahan menyeluruh.
“Kalau perlu dihentikan dulu sementara. Jangan sampai SPPG ini makin ugal-ugalan dalam memberikan menu MBG dan anak-anak yang jadi korban,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program administratif, melainkan amanat regulasi negara yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, mengutamakan kualitas gizi, keamanan pangan, serta keselamatan peserta didik. (dan)
