Sumenep, Gilas.id – Tak habis pikir dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meddelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya anggaran ratusan juta pengadaan ternak kambing malah ditengarai jadi ladang korupsi untuk mengeruk keuntungan oknum. Buktinya kambing nyusut jadi 16 ekor.
Bukannya dana ratusan juta pengadaan kambing itu untuk mensejahterakan dan pemingkatkan perekonomian masyarakat. Justru malah bisnis atau usaha ternak kambing yang bersumber dari dana BUMDes Meddelan justru diduga kuat jadi ‘dana bancakan’.
Peristiwa hukum itu langsung direspon kuat oleh praktisi hukum Pathor Rahman. Jika benar informasi anggaran ratusan juta buat pengadaan kambing yang jumlahnya hanya 16 ekor sebagaimana beredar diberbagai media massa. Tentu dana BUMDes Meddelan ini diduga hanya jadi bancakan oknum alias korupsi anggaran.
“Indikatornya, anggarannya ratusan juta tapi kambingnya hanya ada 16 ekor. Kan gak masuk akal. Lalu juga diduga tidak ada biaya pakan ternak, tidak ada buat biaya lampu penerangan dan tidak ada biaya tenaga kerja,” beber Paong, biasa dikenal.
Tak hanya itu, kata lawyer muda ini, indikasi lainnya Ketua BUMDes malah tidak tahu besaran jumlah total anggaran pengadaan ternak kambing oleh BUMDes yang dipimpinnya sendiri. Dia hanya tahu bahwa kambing itu sudah ada (didatangkan).
Dengan kata lain, lanjut alumnus hukum Malang ini, belanja atau beli kambing itu juga diduga tanpa sepengetahuannya. Harga per ekornya berapa? Jumlah total pengadaan kambing berapa? Biaya pembelian kambing seluruhnya berapa, juga tidak tahu termasuk anggaran BUMDes. “Ini apa-apaan. Lalu siapa yang belanja dan uang itu dikendalikan siapa? Hati-hati ini sudah masuk ranah korupsi” tandasnya.
Apalagi, kata Ketua BUMDes yang mengakui bahwa uang itu diduga ada di Kades Meddelan, uang itu tidak diserahkan ke Asmuni selaku Ketua BUMDes. Bahkan saat Asmuni minta untuk biaya pakan ternak dan nutrisi ampas tahu dan lain-lain, Pak Kades mengaku uang itu diduga belum cair.
Bahkan Ketua BUMDEs sendiri yang cari pakan ternak rumput liar tiap hari. “Ini kan keterlaluan,” kata Paong.
Saat dikonfirmasi Kades Meddelan Moh. Haris kepada awak media mengatakan semua diserahkan ke BUMDes untuk mengelola keuangan itu, mau dibelanjakan apa saja. Pemerintah Desa sudah tidak ikut campur urusan pengadaan ternak kambing itu (dan)
