Sumenep, Gilas.id – Pelaksanaan MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, yang dikelola Yayasan Rumah Juang Garuda Emas menuai sorotan tajam. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 15–17 Desember 2025, dinilai lebih menyerupai pembagian makanan ringan ketimbang sajian makan bergizi.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang beredar di kalangan wali murid, paket MBG yang diterima siswa selama tiga hari terdiri dari:
Biskuit Marie Regal: 3 bungkus
Biskuit Roma Malkist: 3 bungkus
Susu kotak Indomilk Kids: 3 kotak
Telur ayam rebus: 2 butir
Buah apel: 2 buah
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan wali murid yang merasa hak gizi anak-anak mereka diabaikan. Kekhawatiran pun muncul, bahkan mengarah pada dugaan bahwa program ini hanya dijadikan ajang bisnis berkedok program sosial.
“Kalau ini disebut makan bergizi, kami khawatir standar gizi sekarang sudah sangat turun. Ini lebih pantas disebut pembagian snack, bukan makan siang,” ujar salah satu wali murid dengan nada kesal.
Ia menilai pelaksanaan MBG di Rubaru terkesan asal jalan dan jauh dari tujuan besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadikan MBG sebagai kebijakan strategis nasional untuk menjawab persoalan mendasar kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Negara sudah menyiapkan program bagus, tapi di bawah justru jadi formalitas. Anak-anak kami bukan tempat menghabiskan anggaran, mereka adalah masa depan yang harus dijaga gizinya,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada aspek legalitas dan kompetensi pelaksana, mulai dari keberadaan ahli gizi, chef, hingga food handler. Minimnya variasi menu selama tiga hari berturut-turut memperkuat kesan bahwa perencanaan gizi tidak disusun secara profesional.
“Tiga hari isinya hampir sama. Kalau begini caranya, lebih baik jujur saja bilang pembagian makanan ringan, jangan pakai embel-embel makan bergizi,” ujar wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Rubaru maupun pengelola yayasan terkait kritik dan protes para wali murid.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG tidak boleh direduksi menjadi rutinitas distribusi semata. Tanpa pengawasan ketat dan komitmen pada kualitas gizi, program strategis negara berisiko kehilangan ruhnya dan gagal menjawab tujuan utama: melindungi kesehatan serta masa depan anak-anak Indonesia. (DN)
